Foto: Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan tampak meneteskan air mata dalam pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat, Istana Negara, (29/11/2023). (Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara perihal penunjukkan dirinya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) di Indonesia.
Luhut mengatakan dirinya khawatir perihal faktor kegempaan dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia. Hal itu lantaran bila dibandingkan dengan Jepang yang sudah mengembangkan teknologi nuklir lebih dulu, dia menyebutkan bahkan Jepang ‘babak belur’ dalam mengembangkan teknologi tersebut.
“Ya kita pelajari. Karena sekarang ini saya pribadi ini ya, technology wise saya nggak terlalu khawatir. Tapi saya khawatir tuh ada gempa bumi area, itu dia kita sudah siap belum? Jepang saja dia udah babak belur itu,” ungkap dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2024).
Adapun, dia juga mengatakan kedisiplinan Indonesia dalam mengelola teknologi nuklir harus dikaji dengan cermat.
“Kedua, kita juga lihat kita cukup disiplin nggak kelola barang ini,” tambahnya.
Dengan begitu, Luhut mengungkapkan walaupun ada kekhawatiran pada sisi gempa bumi dalam mengembangkan nuklir dalam negeri, pemerintah bukan berarti tidak setuju dalam mengembangkan nuklir.
“Jangan bilang nanti pemerintah nggak setuju, ini, ini, ini. Nggak. Kita setuju apa saja untuk kebaikan republik kita, tapi kita harus cermat melihat itu. Dan berdasarkan pengalaman kita yang lalu,” katanya.
Memang, sebelumnya Dewan Energi Nasional (DEN) membeberkan, Luhut bakal menjadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengungkapkan NEPIO sendiri adalah sebuah badan yang kelak akan bertugas untuk mempersiapkan pembangunan PLTN. Rencana pembentukan NEPIO sendiri sudah disampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Menteri ESDM, Arifin Tasrif telah menetapkan Kepmen ESDM 250.K/HK.02/MEM/2021 tentang tim persiapan pembentukan NEPIO sebagai upaya pemenuhan syarat IAEA dalam membangun PLTN.
“Dalam sidang paripurna yang dipimpin pak Presiden akan kita paparkan juga sekaligus minta arahan, ketua timnya Menko Marinves Luhut dan Ketua Hariannya Menteri ESDM Arifin Tasrif,” ujar Djoko dikutip Kamis (18/1/2024).
Selanjutnya, struktur anggota percepatan NEPIO bakal berisikan Ketua Dewan Pengarah BRIN, Menteri atau Kepala Lembaga Terkait, Anggota DEN dan Ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir, Kepala Sekretariat, dan Wakil Ketua Harian Tim/Kapokja.
Menurut Djoko, untuk mengkomersialisasikan nuklir, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Adapun dari 19 persyaratan yang direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency), Indonesia sudah memenuhi 16 syarat.
“Untuk mengkomersialisasi nuklir kita harus memenuhi 19 persyaratan, 16 kita sudah, 3 lagi salah https://trukgandeng.com/satunya NEPIO,” kata dia.